Haircut

Ada yang bilang kalo cewek potong rambut itu kebanyakan alasannya karena cowok. Ya jatuh cintalah, ya patah hatilah. 

Aku pernah potong rambut karena cowok. Pas nonton kartun rambut tokoh cowoknya kueereeeeeennn beuuddhh, terus aq pengen potong rambut kayak gitu buwakakak. Jadi deh gua tambah macho =D. Itulah dimana gua potong rambut karena cowok.. Hehe

Umm.. Gua juga pernah potong rambut gegara Kalkulus.. Itu benda bikin kepala gua panasss.. Jd gua babat rambut kepala.. Hahhh.. Hemat sampo juga sih buat anak kosan hihihi

Ummm...

Otak gua emang ga pernah rapi..tapi dia ga pernah seberantakan ini. Semacam keserang worm gitu, ga mikir apa2 tapi kayak memori full. Aaarrggghhhh...

(Karena) Statistik Hanya Ingin Dimengerti

Sudah basi ya kalo ngomongin angka kemiskinan yang satu digit itu? yahh.. sebenernya permulaan niat nulis ini tulisan yaa pas isu itu masih hangat-hangatnya, tapi yang punya kepala malah membuat tulisannya bleber kemana-mana dan tiba-tiba buntu, jadi berhenti di tengah perempatan. Bingung mau dibelokkan kemana tulisan yang sudah abstrak sejak awal ini wkwkw.

Bagi orang yang awam mengenai "isu kemiskinan" tersebut (sebagaimana saya yang awam pada dunia milenial) maka akan saya jelaskan secara singkat. Intinya, angka BPS menunjukkan bahwa kemiskinan Indonesia itu sudah mencapai satu digit yakni 9,82. Yang artinya penduduk miskin itu sebanyak 9,82 persen dari total penduduk Indonesia yang sebanyak umm.. berapa ya?? (Mau tahu jumlah penduduk Indonesia? Angkanya dihitung dari Sensus Penduduk lo.. jadi pastikan Anda berpartisipasi untuk dicacah di Sensus Penduduk 2020 nanti ;).. Malah ngiklan hahaha). Terus yang bikin heboh apa?? Hmm.. Angka kemiskinan sekecil itu baru pertama kali terjadi di Indonesia cuy.. Wow.. terus karena statistik itu bisa dilihat dari segala segi dan kita lagi musim-musim pemilu, Voilaa.. jadi deh itu angka menjadi salah satu bola panas yang dilempar kesana kemari sambil ditambah-tambahin minyak tanah sama ranting kering biar makin greget. Sampai mengisukan kalau BPS ga independent alias hasil datanya nurut ama maunya pemerintah yang berkuasa. Hellooww.. atas nama tetesan keringat (karena capek), airmata (karena kadang dimarahin dan dicuekin) dan air ludah (karena harus wawancara panjang) yang dikorbankan para pejuang lapangan, saya ga terima..huft..

*Info lebih lanjut mengenai isu ini, silahkan cari di sumber-sumber terpercaya dan jangan lupa melihat dari dua sisi koin yang berbeda ya Guys.. =)

Pernah ga sih kalian mikir kenapa statistik yang ada hubungannya sama pemerintah, ekonomi dan sosial itu sering banget diperdebatkan? Padahal statistik itu ada di hampir segala bidang. Bidang kesehatan, pendidikan, pertambangan, pertanian dan ke/pe-...-an lainnya. Misal data kemiskinan di daerah, pas kemiskinan naik pemerintahnya mencak-mencak karena dianggap programnya ga berhasil, giliran kemiskinan turun mencak-mencak juga karena nanti ga dapat gelontoran dana bantuan. Terus statistike kudu piye??Ngikk... Lebih males lagi kalau pemerintahnya malah mencak-mencak nyalah-nyalahin datanya, "bener ga tuh? salah kali metodenya? salah kali nyacahnya? salah kali sampelnya?". Coba misal statistik di bidang kesehatan, Peluang hidup pasien kalau melakukan operasi A adalah 80 persen. Pernah gitu masyarakat protes "Ah, masak sih? tetangga saya operasi A itu mati kemaren, peluangnya 100 persen mati paling, salah itu metodenya!". atau sebaliknya "Tetangga saya sehat wal afiat habis dioperasi A, harusnya peluangnya 100 persen hidup. Salah itu dokternya". Nggak gitu juga kan? Yaa.. contoh ini ekstrim sekali sih memang. 

Sejauh yang saya tahu, sebagai murid yang pernah belajar statistik tapi ilmunya dulu ga nyantol dan sekarang bahkan sekrup cantolannya udah ilang, statistik itu ada untuk membantu manusia mengambil keputusan sodara-sodara.. Misal peluang hidup pasien untuk suatu operasi adalah 80 persen, pasien akan lebih yakin untuk berobat dengan cara dioperasi, sebaliknya kalau peluang matinya yang 80 persen, yahh.. pasien bisa siap-siap buat surat warisan kalau masih mau berobat dengan metode operasi itu atau memilih metode penyembuhan yang lain.  

Entah cuma perasaan saya saja atau angka statistik yang ada lebih sering difilosofikan sebagai angka-angka  gampang untuk menetukan nilai prestasi suatu pemerintahan/daerah. Padahal dua tiga digit angka statistik itu dalam lo maknanya, panjang kisahnya, berat perjuangannya, kayak kisah cinta kita mereka.. eeaaa.. . Ibarat statistik di bidang pendidikan, penilaian rapor di sekolah. Belum tentu yang ga dapat ranking itu muridnya ga pinter, bisa jadi dia pintar pada satu poin yang memang tidak terukur dengan baik pada sistem penilaian (sistem statistik) yang ada pada saat itu. Sampai sekarang penilaian di sekolah juga masih berkembang untuk mendapatkan sistem penilaian terbaik untuk mengukur prestasi siswa-siswa dari segala sisi. 

Pemerintah/daerah sering mencak-mencak karena dianggap gagal kalau statistiknya jelek. Padahal bukan berarti hasil statistik itu menunjukkan gagal, hanya saja belum berhasil. Belum berhasil berarti pemerintah/daerah butuh membuat racikan kebijakan baru agar kondisi yang diidealkan akan tercapai, entah direzimnya atau disuatu rezim lain di masa mendatang. Tidakkah akan lebih bijak kalau pihak-pihak terkait itu menanggapi statistik dengan kalem dan bijak, tidak usah membesarkan-besarkan hal yang sebenernya ga besar. Tapi ya mungkin bagi Indonesia kurang greget kali ya kalo ga pake rusuh-rusuh.. hmm... Tapi kalau dipikir-pikir emang bikin rusuh sih soalnya hasil statistik-statistik ini akan digunakan sebagai penentu kebijakan yang secara langsung ataupun tidak berpengaruh ke jumlah dana yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Wew...

Statistik hanya ingin dimengerti, Kawan.. Angka statistik merupakan penyederhanaan dari sekian data yang ada sehingga kita bisa melihat perkembangan sesuatu secara lebih mudah. Namun, bukan berarti karena saking sederhananya itu angka kita jadi melupakan sejarah dibaliknya. Angka peluang hidup suatu operasi 80 persen bisa jadi dihasilkan dari riset ribuan pasien yang sudah melakukan operasi tersebut, melibatkan kondisi pasien, keahlian dokter, kelengkapan fasilitas rumah sakit dan berbagai faktor lainnya. Saat angka 80 persen itu dirilis bisa jadi ada fakta-fakta lain yang patut ditelusuri, misal sebagian besar pasien selamat setelah melakukan operasi disebabkan pasien yang memilih operasi adalah pasien yang masih ada di tahap stadium awal. Jadi statistik yang dihasilkan peluang operasi berhasil cukup besar. 

Analog dengan angka-angka statistik yang dihasilkan BPS. Angka kemiskinan yang dihasilkan bisa jadi menyimpan hal-hal yang perlu ditelusuri. Toh, penurunan angka kemiskinan bukan hal yang bisa dicapai dalam waktu semalam. Berkurangnya kemiskinan bisa jadi merupakan dampak kumulatif dari kebijakan pemerintah yang berkuasa sebelum-sebelumnya. Toh, meskipun angka kemiskinannya jadi satu digit, itu masih berupa puluhan juta orang loo..yang masih butuh ramuan kebijakan agar mampu dientaskan. Toh,... udah-udah... . Begitupun angka statistik dari BPS lainnya, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran dan sodara-sodaranya. Memang sih angka-angka ini lebih sering sulit dimengerti, mengalahkan ke-sulitdimengertian-nya perempuan yang hormonnya lagi ga seimbang. Ups...

Maka itulah BPS membuka pintu, jendela, atap dan didingnya bagi siapa saja yang membutuhkan penjelasan dan berdiskusi mengenai data-data yang dihasilkannya. Karena pada kenyataannya, angka dan metode yang dihasilkan BPS bukanlah angka yang terbenar. Statististik adalah pendekatan dan benda ini tidak se-statis namanya. Pendekatan metode statistik bisa diambil dari berbagai arah. Ada banyak jalan untuk menghasilkan satu angka statistik. Ada banyak cara untuk menghitung satu angka kemiskinan. Metodologipun selalu mengalami perubahan. Bisa jadi metode yang sekarang tidak akan berlaku lagi di masa depan karena adanya perbaikan metodologi. Saat ini pun, meskipun BPS sudah mengacu pada metodologi standard luar negeri, BPS masih harus melakukan penyesuaian karena ada data-data yang tidak tersedia, salah satunya karena sistem registrasi di negara kita tercinta ini yang belum lengkap dan kadang berbeda dengan konsep yang ada di metodologi standard. Yah.. mungkin sudah waktunya System National Account (SNA) 2008 itu disebarkan ke seluruh kementrian dan instansi-instansi terkait agar semua mendapat pemahaman konsep dan definisi yang sama, biar yang pusing ga cuma BPS aja hwahahahahahahahahahahaha..

Eh, jadi jumlah penduduk Indonesia berapa?? bisa lihat di www.bps.go.id yaa.. =D

Efek Domino

Segala sesuatu di dunia berjalan seperti efek domino. Satu kejadian akan beruntun memicu kejadian yang lain, begitupun perekonomian. Pemerintah mati-matian mencoba menjatuhkan keping-keping kebijakan dalam bidang perekonomian untuk memicu jatuhnya keping terakhir yang bernama kesejahteraan rakyat. Tapi menentukan dimana harus menaruh keping pemicu pertama di negara seluas, sekaya dan sebesar Indonesia bukanlah hal yang mudah. Maka disitulah peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pusat data untuk membantu pemerintah menentukan titik kordinat, ukuran keping dan besarnya tenaga dorong yang harus diberikan pada keping pemicu pertama maupun keping selanjutnya. Semuanya untuk tujuan terakhir, menjatuhkan keping kesejahteraan rakyat.

_cuplikan

Instansi Saya Punya (2)

Masih ingat instansi paling KEPO se-Indonesia?? Sekarang instansi ini udah bisa heboh. Banyak yang ngomongin hahaha.. Yah, saya masih bekerja pada naungan instansi yang sama sampai saat ini. Sebagai pembayaran hutang pendidikan, pengetahuan dan kesempatan yang saya kecap selama empat tahun dulu itu. Lalu.. akan bicara apa kita kali ini?

Dulu instansi humble ini ga banyak dikenal orang. Sampai sekarang juga masih sering ketuker sama BPJS yang umurnya masih ranum itu sih.. Bayangkan, BPS yang udah ada dari jaman sebelum Indonesia merdeka kalah beken sama BPJS yang baru lima tahunan launching. Kekuatan iklan memang kadang menyeramkan. Tapi seenggaknya, pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan sudah lebih tahu siapa sebenarnya instansi ini. Terus gimana kok instansi ini udah bisa heboh? Karena bapak presiden bilang kalo data sekarang harus bersumber dari BPS. Kalian bilang mangstapp, aku bilang Gawatttt!!! Eits, tunggu..

Badan Pusat Statistik yang akhirnya benar-benar menjadi pusat rujukan data masyarakat dan pemerintah. Pegawai BPS mana yang nggak bangga coba.. Setelah berbagai perdebatan, adu argumen karena perbedaan data yang ada di BPS dan instansi pemerintah lain, akhirnya data kami diakui sebagai rujukan. Benar-benar kerja keras itu berbuah manis. Sebenarnya tidak ada data yang salah. Semua data itu bermanfaat cuy, tinggal dimanfaatkan untuk apa? gitu aja.. Misal nih, data penduduk. Data penduduk BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) selalu berbeda, padahal sama-sama penduduk. Hlah kok bisa??!!. Nah, bedanya itu BPS mencatat orang-orang yang benar-benar tinggal di suatu wilayah. didatanya pun hanya sekali tiap sepuluh tahun yakni pencacahan Sensus Penduduk yang dilaksanakan di tahun-tahun berakhiran 0. Dari mana BPS dapat jumlah penduduk tiap tahun kalo pencacahannya cuman sepuluh tahun sekali? dari proyeksi, cuy.. Proyeksi itu mirip dengan angka ramalan yang menggunakan asumsi perpindahan penduduk. Berapa yang lahir, berapa yang meninggal, berapa yang merantau berapa pendatang baru, masukkan semua bahan, koreksi rasa, panaskan dengan api sedang, jadi deh jumlah penduduk tahunan..yummy..

Data penduduk dari Dukapil berbeda lagi. Dukcapil mencatat siapa-siapa yang melakukan registrasi alias daftar bikin KTP di wilayah tersebut, kalau tidak mendaftar berarti tidak tercatat. Jadi, orang seperti saya yang "kurang" taat administrasi jadi malas bikin KTP padahal udah hampir empat tahun hidup di Kabupaten Bangka ini, tidak akan tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka tapi akan masuk dalam hitungan proyeksi penduduk BPS Kabupaten Bangka. Kenapa BPS memakai proyeksi penduduk? karena memang dibutuhkan data jumlah penduduk yang benar-benar menjadi residen di suatu wilayah, terutama untuk menghitung perekonomian. Saya, yang menurut Dinas pemerintah tercatat sebagai warga Lamongan, berkontribusi dalam perekonomian Kabupaten Bangka. Saya beli pecel lele di wilayah Bangka bukan order online ke Lamongan, servis motor ke bengkel di Bangka bukan motornya saya bawa pulang kampung buat di servis. Oleh karena itulah angka yang dipakai adalah angka proyeksi. Untuk data Dukcapil sendiri pasti ada kegunaan lain lagi. Jadi sekali lagi tidak ada data yang salah. Oke bro? Sipp..

Kok keknya penjelasannya kepanjangan ya.. sampe lupa mau ngomong apa tadi?..hmm.. Oh iya, Semua data bersumber dari BPS.. Gawattt!!!

Kegawatan yang dibicarakan disini mungkin hanya dari pihak saya sendiri hahaha.. Secara, untuk level nasional Badan Pusat Statistik sangat kredibel untuk melayani permintaan data dari pemerintah pusat, mau data apa pasti bisa diusahakan. Dengan sampel yang mumpuni dari berbagai wilayah, menggambarkan kriteria Indonesia dari hasil survei dengan akurat bukanlah hal yang sulit. Belum lagi pejuang BPS RI yang mahir dalam penentuan metode survei maupun metode estimasi dan analisis, BPS Indonesia termasuk jajaran badan survei pemerintah terandal di kancah dunia. Kalau pemerintah pusat butuh penjelasan? Ohh jangan khawatir.. Gedung abu-abu di Jalan Dr. Soetomo itu menyimpan banyak master yang faham betul seluk beluk data dari berbagai sektor dan permasalahannya. Sungguh, dengan dedikasi dan komitmen semua pihak, solusi permasalahan di Indonesia rasanya sudah menari-nari di telapak tangan menunggu digenggam.

Tapi... mari melongok ke level yang lebih kecil. Kabupaten.

Saat "Semua data harus bersumber dari BPS" dilontarkan, dinas-dinas pemerintah kompak berbondong-bondong minta data ke BPS, dan disinilah bagian dimana saya bilang gawatttt...

Pemerintah daerah mulai meminta data indikator ini-indikator itu yang notebenenya belum tersedia di level kabupaten, yang akhirnya mau tidak mau didapatkan dengan berbagai pendekatan. Pernah saya yang waktu itu masih bernaung di distribusi menerima tamu dari pemda yang mau minta data daftar nama pedagang besar se-Kabupaten Bangka. Saya cuma bisa senyum dan bilang "kami belum ada data seperti itu. sekarang ini kami hanya mempunyai data sampel pedagang besar untuk memenuhi target survei dari pusat (yang tentunya tidak seberapa kalau harus dibandingkan dengan semua total pedagang besar sekabupaten, itupun sampel jadi harus dirahasiakan)". Terus kata tamunya "Oh ga ada ya mbak? kirain ada, kan semua data harus dari BPS". Dalam hati saya cuma bisa bermonolog "Wahai Tamu, kami sekantor cuman ada belasan orang loh, suruh ngurusin se-kabupaten. Yah, harap maklumlah ya ga semua data ada..hmm..".

Justru seharusnya yang lebih berwenang mengumpulkan data-data semacam itu adalah dinas-dinas dari pemerintah daerah. Mereka punya kuasa, wewenang, tenaga/pegawai yang lebih memungkinkan untuk mengumpulkan data mikro. Mungkin dengan stimulan akan dipermudah dalam memperoleh kredit usaha, mendapatkan pelatihan atau keuntungan lain yang menimbulkan minat mendaftar di hati para pengusaha. Lebih baik lagi melakukan usaha jemput bola, mendatangi pengusahanya satu per satu. bisa melalui pendaftaran di level RT misalnya. Coba bayangkan jika setiap RT atau desa di Indonesia memiliki database penduduk yang update, berisi data individu, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, kegiatan sosial. Kalau ada yang lahir/mati/pindah/nikah tinggal daftar ke RT/desa dengan database yang tersentralisasi di pusat lalu beberapa hari kemudian akta kelahiran/kematian/KTP baru akan dikirim langsung ke alamat yang bersangkutan tanpa masyarakat harus mengurus pontang-panting dari kantor desa ke kantor lurah>camat>dukcapil>KUA dan seterusnya. Bayangkan data yang update untuk pendapatan masyarakat baik dari usaha, gaji, pendapatan sewa yang terus diperbaharui termasuk sektor pekerjaannya. kalo kayak gini mah mau bikin PDRB level RT/desa triwulanan juga hayuk atuh.. haha..

Sebagai pegawai BPS kabupaten kadang saya merasa lemah dan tak berdaya.. halah.. Belum lagi kalo pemerintah daerah atau siapa saja mengharapkan penjelasan mengenai berbagai data, fenomena sosial-ekonomi, kaitan antara satu data dengan data yang lain. inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, kelaparan, kegalauan.. Owowow.. lambaikan tangan ke kameraaaa.... Apalah daya lulusan D4 ini yang mungkin tanpa bantuan kengkawan nan baik hati di kampus itu akan lulus dengan berdarah-darah atau malah terdepak sebelum wisuda. Tapi ya ituu.. itu resiko sebagai pegawai BPS, kamu harus tahu semua, kamu harus belajar, kamu harus bisa menjelaskan.. akkkk... kamu harus bisa dari ngurus survei, nyacah, ngawas, ngentri, ngurus administrasi, analisis, infografis, publikasi. Rasanya udah kayak mbajak lahan, nanem padi, mupuk, manen, giling, sampe masak jadi nasi kebuli, maunya level restoran pula.. fewhh.. emang harus banyak belajar, tapi tiap ada waktu luang sungguh nonton, baca komik dan tidur jauh lebih menggiurkan..(curhat, cuy?? Ho-oh, hlah pan tiap gua buat note isinya curhatan semua wekkk!! Note gua jadi salah jalur kan hmmm..). Yah, untungnya ada para pegawai yang lebih mumpuni dalam hal memberikan penjelasan bagi pemerintah daerah di kabupaten saya, jadi Alhamdulillah..

Indonesia memang masih berkembang, Indonesia masih bisa tumbuh, entah itu tumbuh ke atas ataupun ke samping umm.. lupakan. Begitupun Badan Pusat Statistik dan badan/lembaga pemerintah yang lain. Saat "Semua data harus bersumber dari BPS" dilontarkan, Pemerintah daerah berbondong-bondong menyadari pentingnya data. Pemerintah daerah mulai belajar mengenai data, meminta bantuan dan penjelasan mengenai data-data yang dihasilkan BPS. Kenyataannya, sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi mengenai data apa yang bisa mereka kumpulkan dan data apa saja yang dapat mereka manfaatkan untuk kebijakan. Dan sudah menjadi salah satu tanggung jawab BPS untuk melakukan edukasi data pada pihak yang memerlukan.

Semoga ini menjadi satu awal ke-beken-an nama Badan Pusat Statistik. Setelah beken dikalangan pengguna data, dalam hal ini pemerintah. Saya pribadi sangat menanti saat dimana nama BPS menjadi beken di kalangan responden sebagai bibit data. Saat dimana responden, terutama masyarakat dan sektor usaha, bersedia dengan sukarela dan sukacita menjadi bagian dari survei yang diadakan BPS karena menyadari bahwa hal tersebut adalah salah satu sumbangsih nyata mereka dalam pengambilan kebijakan. Yah, seperti mencoblos saat pemilu, partisipasi langsung dalam penentuan masa depan. Hasyekk..

Habisnya.. tiap nyacah masih jarang responden yang dengan ikhlas berpartisipasi menjawab dengan baik, sampe tiap nyacah berdoa dulu biar lancar, dikasih responden ramah, jawabannya bagus, ga error pas dientri hehehe..

Yup.. mari berdoa untuk ke-beken-an BPS dari pusat sampai daerah... aaminn..