Masih ingat instansi paling KEPO se-Indonesia?? Sekarang instansi ini udah bisa heboh. Banyak yang ngomongin hahaha.. Yah, saya masih bekerja pada naungan instansi yang sama sampai saat ini. Sebagai pembayaran hutang pendidikan, pengetahuan dan kesempatan yang saya kecap selama empat tahun dulu itu. Lalu.. akan bicara apa kita kali ini?
Dulu instansi humble ini ga banyak dikenal orang. Sampai sekarang juga masih sering ketuker sama BPJS yang umurnya masih ranum itu sih.. Bayangkan, BPS yang udah ada dari jaman sebelum Indonesia merdeka kalah beken sama BPJS yang baru lima tahunan launching. Kekuatan iklan memang kadang menyeramkan. Tapi seenggaknya, pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan sudah lebih tahu siapa sebenarnya instansi ini. Terus gimana kok instansi ini udah bisa heboh? Karena bapak presiden bilang kalo data sekarang harus bersumber dari BPS. Kalian bilang mangstapp, aku bilang Gawatttt!!! Eits, tunggu..
Badan Pusat Statistik yang akhirnya benar-benar menjadi pusat rujukan data masyarakat dan pemerintah. Pegawai BPS mana yang nggak bangga coba.. Setelah berbagai perdebatan, adu argumen karena perbedaan data yang ada di BPS dan instansi pemerintah lain, akhirnya data kami diakui sebagai rujukan. Benar-benar kerja keras itu berbuah manis. Sebenarnya tidak ada data yang salah. Semua data itu bermanfaat cuy, tinggal dimanfaatkan untuk apa? gitu aja.. Misal nih, data penduduk. Data penduduk BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) selalu berbeda, padahal sama-sama penduduk. Hlah kok bisa??!!. Nah, bedanya itu BPS mencatat orang-orang yang benar-benar tinggal di suatu wilayah. didatanya pun hanya sekali tiap sepuluh tahun yakni pencacahan Sensus Penduduk yang dilaksanakan di tahun-tahun berakhiran 0. Dari mana BPS dapat jumlah penduduk tiap tahun kalo pencacahannya cuman sepuluh tahun sekali? dari proyeksi, cuy.. Proyeksi itu mirip dengan angka ramalan yang menggunakan asumsi perpindahan penduduk. Berapa yang lahir, berapa yang meninggal, berapa yang merantau berapa pendatang baru, masukkan semua bahan, koreksi rasa, panaskan dengan api sedang, jadi deh jumlah penduduk tahunan..yummy..
Data penduduk dari Dukapil berbeda lagi. Dukcapil mencatat siapa-siapa yang melakukan registrasi alias daftar bikin KTP di wilayah tersebut, kalau tidak mendaftar berarti tidak tercatat. Jadi, orang seperti saya yang "kurang" taat administrasi jadi malas bikin KTP padahal udah hampir empat tahun hidup di Kabupaten Bangka ini, tidak akan tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka tapi akan masuk dalam hitungan proyeksi penduduk BPS Kabupaten Bangka. Kenapa BPS memakai proyeksi penduduk? karena memang dibutuhkan data jumlah penduduk yang benar-benar menjadi residen di suatu wilayah, terutama untuk menghitung perekonomian. Saya, yang menurut Dinas pemerintah tercatat sebagai warga Lamongan, berkontribusi dalam perekonomian Kabupaten Bangka. Saya beli pecel lele di wilayah Bangka bukan order online ke Lamongan, servis motor ke bengkel di Bangka bukan motornya saya bawa pulang kampung buat di servis. Oleh karena itulah angka yang dipakai adalah angka proyeksi. Untuk data Dukcapil sendiri pasti ada kegunaan lain lagi. Jadi sekali lagi tidak ada data yang salah. Oke bro? Sipp..
Kok keknya penjelasannya kepanjangan ya.. sampe lupa mau ngomong apa tadi?..hmm.. Oh iya, Semua data bersumber dari BPS.. Gawattt!!!
Kegawatan yang dibicarakan disini mungkin hanya dari pihak saya sendiri hahaha.. Secara, untuk level nasional Badan Pusat Statistik sangat kredibel untuk melayani permintaan data dari pemerintah pusat, mau data apa pasti bisa diusahakan. Dengan sampel yang mumpuni dari berbagai wilayah, menggambarkan kriteria Indonesia dari hasil survei dengan akurat bukanlah hal yang sulit. Belum lagi pejuang BPS RI yang mahir dalam penentuan metode survei maupun metode estimasi dan analisis, BPS Indonesia termasuk jajaran badan survei pemerintah terandal di kancah dunia. Kalau pemerintah pusat butuh penjelasan? Ohh jangan khawatir.. Gedung abu-abu di Jalan Dr. Soetomo itu menyimpan banyak master yang faham betul seluk beluk data dari berbagai sektor dan permasalahannya. Sungguh, dengan dedikasi dan komitmen semua pihak, solusi permasalahan di Indonesia rasanya sudah menari-nari di telapak tangan menunggu digenggam.
Tapi... mari melongok ke level yang lebih kecil. Kabupaten.
Saat "Semua data harus bersumber dari BPS" dilontarkan, dinas-dinas pemerintah kompak berbondong-bondong minta data ke BPS, dan disinilah bagian dimana saya bilang gawatttt...
Pemerintah daerah mulai meminta data indikator ini-indikator itu yang notebenenya belum tersedia di level kabupaten, yang akhirnya mau tidak mau didapatkan dengan berbagai pendekatan. Pernah saya yang waktu itu masih bernaung di distribusi menerima tamu dari pemda yang mau minta data daftar nama pedagang besar se-Kabupaten Bangka. Saya cuma bisa senyum dan bilang "kami belum ada data seperti itu. sekarang ini kami hanya mempunyai data sampel pedagang besar untuk memenuhi target survei dari pusat (yang tentunya tidak seberapa kalau harus dibandingkan dengan semua total pedagang besar sekabupaten, itupun sampel jadi harus dirahasiakan)". Terus kata tamunya "Oh ga ada ya mbak? kirain ada, kan semua data harus dari BPS". Dalam hati saya cuma bisa bermonolog "Wahai Tamu, kami sekantor cuman ada belasan orang loh, suruh ngurusin se-kabupaten. Yah, harap maklumlah ya ga semua data ada..hmm..".
Justru seharusnya yang lebih berwenang mengumpulkan data-data semacam itu adalah dinas-dinas dari pemerintah daerah. Mereka punya kuasa, wewenang, tenaga/pegawai yang lebih memungkinkan untuk mengumpulkan data mikro. Mungkin dengan stimulan akan dipermudah dalam memperoleh kredit usaha, mendapatkan pelatihan atau keuntungan lain yang menimbulkan minat mendaftar di hati para pengusaha. Lebih baik lagi melakukan usaha jemput bola, mendatangi pengusahanya satu per satu. bisa melalui pendaftaran di level RT misalnya. Coba bayangkan jika setiap RT atau desa di Indonesia memiliki database penduduk yang update, berisi data individu, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, kegiatan sosial. Kalau ada yang lahir/mati/pindah/nikah tinggal daftar ke RT/desa dengan database yang tersentralisasi di pusat lalu beberapa hari kemudian akta kelahiran/kematian/KTP baru akan dikirim langsung ke alamat yang bersangkutan tanpa masyarakat harus mengurus pontang-panting dari kantor desa ke kantor lurah>camat>dukcapil>KUA dan seterusnya. Bayangkan data yang update untuk pendapatan masyarakat baik dari usaha, gaji, pendapatan sewa yang terus diperbaharui termasuk sektor pekerjaannya. kalo kayak gini mah mau bikin PDRB level RT/desa triwulanan juga hayuk atuh.. haha..
Sebagai pegawai BPS kabupaten kadang saya merasa lemah dan tak berdaya.. halah.. Belum lagi kalo pemerintah daerah atau siapa saja mengharapkan penjelasan mengenai berbagai data, fenomena sosial-ekonomi, kaitan antara satu data dengan data yang lain. inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, kelaparan, kegalauan.. Owowow.. lambaikan tangan ke kameraaaa.... Apalah daya lulusan D4 ini yang mungkin tanpa bantuan kengkawan nan baik hati di kampus itu akan lulus dengan berdarah-darah atau malah terdepak sebelum wisuda. Tapi ya ituu.. itu resiko sebagai pegawai BPS, kamu harus tahu semua, kamu harus belajar, kamu harus bisa menjelaskan.. akkkk... kamu harus bisa dari ngurus survei, nyacah, ngawas, ngentri, ngurus administrasi, analisis, infografis, publikasi. Rasanya udah kayak mbajak lahan, nanem padi, mupuk, manen, giling, sampe masak jadi nasi kebuli, maunya level restoran pula.. fewhh.. emang harus banyak belajar, tapi tiap ada waktu luang sungguh nonton, baca komik dan tidur jauh lebih menggiurkan..(curhat, cuy?? Ho-oh, hlah pan tiap gua buat note isinya curhatan semua wekkk!! Note gua jadi salah jalur kan hmmm..). Yah, untungnya ada para pegawai yang lebih mumpuni dalam hal memberikan penjelasan bagi pemerintah daerah di kabupaten saya, jadi Alhamdulillah..
Indonesia memang masih berkembang, Indonesia masih bisa tumbuh, entah itu tumbuh ke atas ataupun ke samping umm.. lupakan. Begitupun Badan Pusat Statistik dan badan/lembaga pemerintah yang lain. Saat "Semua data harus bersumber dari BPS" dilontarkan, Pemerintah daerah berbondong-bondong menyadari pentingnya data. Pemerintah daerah mulai belajar mengenai data, meminta bantuan dan penjelasan mengenai data-data yang dihasilkan BPS. Kenyataannya, sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi mengenai data apa yang bisa mereka kumpulkan dan data apa saja yang dapat mereka manfaatkan untuk kebijakan. Dan sudah menjadi salah satu tanggung jawab BPS untuk melakukan edukasi data pada pihak yang memerlukan.
Semoga ini menjadi satu awal ke-beken-an nama Badan Pusat Statistik. Setelah beken dikalangan pengguna data, dalam hal ini pemerintah. Saya pribadi sangat menanti saat dimana nama BPS menjadi beken di kalangan responden sebagai bibit data. Saat dimana responden, terutama masyarakat dan sektor usaha, bersedia dengan sukarela dan sukacita menjadi bagian dari survei yang diadakan BPS karena menyadari bahwa hal tersebut adalah salah satu sumbangsih nyata mereka dalam pengambilan kebijakan. Yah, seperti mencoblos saat pemilu, partisipasi langsung dalam penentuan masa depan. Hasyekk..
Habisnya.. tiap nyacah masih jarang responden yang dengan ikhlas berpartisipasi menjawab dengan baik, sampe tiap nyacah berdoa dulu biar lancar, dikasih responden ramah, jawabannya bagus, ga error pas dientri hehehe..
Yup.. mari berdoa untuk ke-beken-an BPS dari pusat sampai daerah... aaminn..